Komitmen Bersama untuk Soppeng yang Lebih Maju: Bupati Soppeng Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA 2026
NEWS BARRU– Sebuah babak penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng telah ditorehkan. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng. Momen bersejarah ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di ruang rapat DPRD Soppeng, pada Rabu (3 September 2025).
Penandatanganan yang disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi daerah ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah simbol sinergi dan komitmen kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengawal arah pembangunan Soppeng di tahun mendatang.
Suasana Khidmat dalam Momen Penandatanganan
Ruang rapat DPRD Soppeng menyaksikan suasana yang khidmat dan penuh dengan optimisme. Prosesi diawali dengan pembacaan isi Nota Kesepakatan oleh Sekretaris DPRD Soppeng, H. A. Zulkifli Nurdin, SH, yang memuat pokok-pokok kebijakan dan prioritas anggaran yang telah disepakati bersama.
Baca Juga: Di Tengah Arahan Presiden Prabowo, Rakor TPID Dipercepat untuk Antisipasi Gejolak Harga
Usai pembacaan, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dengan penuh keyakinan membubuhkan tanda tangannya pada dokumen penting tersebut. Tindak lanjut kemudian dilakukan oleh pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, S.Sos, Wakil Ketua I, H. Nasfing, serta Wakil Ketua II, Muhammad Taufan. Urutan penandatanganan ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang tertib, demokratis, dan saling menghormati.
Apresiasi atas Sinergi dan Dinamika Pembahasan yang Produktif
Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Ia mengakui bahwa proses pembahasan KUA-PPAS 2026 berlangsung penuh dinamika, diwarnai diskusi yang panjang, alot, namun tetap mengedepankan semangat kebersamaan dan tujuan akhir untuk kemaslahatan rakyat.
“Proses yang penuh dinamika ini justru menunjukkan betapa seriusnya semua pihak dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Tidak ada yang instan, semua dibahas dengan matang untuk memastikan setiap rupiah anggaran rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa Nota Kesepakatan ini adalah fondasi dan komitmen bersama untuk menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. “Ini adalah amanah yang kita emban bersama, sesuai dengan harapan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Soppeng yang lebih baik, adil, dan merata,” tegasnya.
Menuju APBD 2026 yang Fokus pada Pemerataan dan Pertumbuhan
Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, legislatif, hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal implementasi pembangunan. Ia menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Saya minta TAPD dan seluruh SKPD untuk segera menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan cermat. Setiap program harus selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS ini, dan harus memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, hingga ke pelosok desa,” pesan Bupati Suwardi.
Dukungan Penuh dari Seluruh Komponen Daerah
Kehadiran para pejabat tinggi dalam Rapat Paripurna ini menunjukkan dukungan yang solid dari seluruh komponen pemerintahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Soppeng, seluruh pejabat eselon II, serta para Camat se-Kabupaten Soppeng. Kehadiran mereka menandakan bahwa perencanaan anggaran ini adalah agenda bersama yang memerlukan koordinasi dari hulu ke hilir.
Arah Pembangunan Soppeng 2026: Apa yang Bisa Diharapkan?
Meskipun detail program masih akan dijabarkan dalam APBD, kesepakatan KUA-PPAS biasanya mengindikasikan arah pembangunan suatu daerah. Dengan disahkannya dokumen ini, dapat diharapkan bahwa APBD Soppeng 2026 akan fokus pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti:
-
Peningkatan Infrastruktur Dasar: Perbaikan jalan, jembatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
-
Pembangunan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk beasiswa dan program kesehatan ibu dan anak.
-
Penguatan Ekonomi Kerakyatan: Dukungan kepada UMKM, sektor pertanian, dan pariwisata yang menjadi unggulan Soppeng.
-
Tata Kelola Pemerintahan yang Digital: Transformasi digital pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA 2026 antara Bupati Soppeng dan DPRD bukanlah garis finis, melainkan starting point yang sangat krusial. Ini adalah bukti bahwa dengan komunikasi yang baik dan semangat gotong royong, perbedaan pendapat dapat diolah menjadi sebuah konsensus yang kuat untuk kemajuan daerah.
Masyarakat Soppeng kini dapat berharap bahwa tahap selanjutnya, yaitu penyusunan dan pembahasan APBD 2026, akan berjalan dengan lancar, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan yang terpenting, memastikan bahwa anggaran benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Langkah bersama ini adalah modal berharga untuk mewujudkan Soppeng yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di tahun 2026 mendatang.
