Antisipasi Penyalahgunaan BBM Subsidi: Kapolres Barru Pimpin Rakor dengan Operator dan Pengelola SPBU
NEWS BARRU– Dalam upaya memperketat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Polres Barru menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama operator dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Kabupaten Barru. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Barru ini dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., S.H., dan dihadiri oleh jajaran Satuan Intelkam dan Reskrim Polres Barru.
Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya solar, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dibahas pula mekanisme pelayanan bagi nelayan, petani, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi penerima rekomendasi BBM subsidi.
Fokus Pengawasan dan Penindakan Tegas
Kapolres Barru, AKBP Ananda Fauzi Harahap, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum SPBU. “Kami tidak akan toleransi terhadap penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Jika ada pelanggaran, kami akan bertindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.
Selain itu, Kapolres menyatakan kesiapan Polres Barru untuk menempatkan personel guna memantau proses distribusi BBM subsidi. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir praktik penimbunan, penjualan ilegal, atau pengalihan BBM subsidi ke pihak yang tidak berhak.
Baca Juga: Wabup Barru Resmi Buka Undian Simpedes BRI 2025, Satu Nasabah Raih Mobil Suzuki XL7
Permasalahan Distribusi Solar Subsidi dan Mekanisme Pelayanan
Dalam rakor tersebut, beberapa permasalahan utama yang diangkat antara lain:
-
Distribusi Solar Subsidi – Masih ditemukannya ketidaksesuaian antara jumlah BBM yang disalurkan dengan data penerima rekomendasi.
-
Mekanisme Pelayanan untuk Nelayan, Petani, dan UMKM – Perlunya penyederhanaan proses pengambilan BBM subsidi bagi kelompok prioritas.
-
Pengawasan Operator SPBU – Pentingnya kontrol ketat untuk mencegah manipulasi data atau penjualan BBM subsidi ke konsumen yang tidak berhak.
Kasat Intelkam Polres Barru, Iptu Muh. Adam Sjam, S.H., menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, operator SPBU, dan dinas terkait. “Kami akan memperkuat pengawasan dengan memanfaatkan data dan teknologi, termasuk sistem barcode, untuk memastikan transparansi,” ujarnya.
Aspirasi dari Pengelola SPBU
Perwakilan SPBU menyambut positif inisiatif rakor ini dan berharap adanya pertemuan lanjutan bersama dinas teknis untuk menyelaraskan kebijakan. Beberapa masukan dari pengelola SPBU antara lain:
-
Penyelarasan Kebijakan Pusat dan Daerah – Perlunya sinkronisasi aturan terkait kuota BBM subsidi dan masa berlaku surat rekomendasi.
-
Pendistribusian Berdasarkan Domisili – Rekomendasi dari dinas sebaiknya disesuaikan dengan lokasi SPBU terdekat agar memudahkan penerima.
-
Perbaikan Sistem Barcode – Penerapan teknologi barcode diharapkan dapat mempercepat verifikasi dan mencegah pemalsuan data.
Polres Barru berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan intensif dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
