NEWS BARRU — Komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjaga lahan sawah sebagai fondasi ketahanan pangan daerah kembali menjadi sorotan. Pernyataan tegas yang disampaikan pemerintah pasca Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan Lahan Sawah pada Senin (11/2025) dinilai berbanding terbalik dengan kondisi faktual di lapangan. Janji sinkronisasi data, penguatan regulasi, hingga percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tampak belum menemukan wujudnya dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Di saat pemerintah menggaungkan pentingnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, gelombang alih fungsi lahan sawah produktif justru kian masif dalam beberapa bulan terakhir. Kawasan yang sebelumnya menjadi lumbung padi warga kini berubah menjadi kompleks perumahan, ruko, hingga bangunan komersial. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana komitmen perlindungan lahan sawah benar-benar dipegang?
Alih Fungsi Lahan Terus Meluas
Warga di sejumlah kecamatan mengakui adanya perubahan masif yang terjadi begitu cepat. Sawah-sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani perlahan hilang berganti beton dan aspal. Minimnya pengawasan serta lemahnya penegakan aturan dianggap menjadi pemicu utama.
“Dulu di sini hamparan padi, sekarang sudah jadi kavling-kavling perumahan. Pemerintah terkesan membiarkan,” ungkap salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya, menyoroti perubahan signifikan di wilayah Barru bagian selatan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya produksi pangan daerah yang terancam, namun juga stabilitas ekonomi petani setempat. Pertanyaan publik semakin mengerucut pada satu isu: apakah pemerintah serius melindungi sawah atau sekadar membacakan komitmen di forum?
Baca Juga : Jelang Pelantikan, Pengurus KT Barru Audiensi Dengan Plt. Bupati Barru
RTRW yang Tak Kunjung Sinkron
Padahal, pada Rakornas Perlindungan Lahan Sawah, Pemkab Barru menyatakan akan mempercepat revisi RTRW sebagai dasar kontrol tata ruang. Namun hingga kini, publik melihat tidak ada kejelasan mengenai implementasi janji tersebut. Di satu sisi pemerintah berbicara mengenai ketahanan pangan, namun di sisi lain perizinan pembangunan terus berjalan tanpa filter yang memadai.
Minimnya kejelasan mengenai zonasi lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) juga memperburuk situasi. Ketidaksinkronan data pusat dan daerah semakin membuka celah bagi eksploitasi lahan produktif.
Publik Menunggu Ketegasan Pemerintah
Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Barru dikenal sebagai salah satu daerah penopang produksi beras di Sulawesi Selatan. Jika lahan produktif terus dieliminasi, ancaman krisis pangan di tingkat lokal bukan lagi kemungkinan, melainkan risiko nyata.
Pemerintah Kabupaten Barru perlu memberikan jawaban konkret: apakah akan menegakkan komitmen dengan kebijakan dan pengawasan ketat, atau membiarkan lahan produktif habis menjadi blok-blok komersial?
Sebab pada akhirnya, ketahanan pangan tidak dibangun dari pidato, tetapi dari keberanian menjaga tanah yang menyuburkan kehidupan rakyatnya.
