NEWS BARRU– Pemerintah Kabupaten Barru kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam kurun waktu hanya enam bulan setelah pelantikan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Bupati Abustan A. Bintang pada Februari lalu, Kabupaten Barru berhasil membentuk 55 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.
Atas capaian luar biasa ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menganugerahkan Piagam Penghargaan Posbankum 100 Persen kepada Pemerintah Kabupaten Barru. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, dan diterima oleh Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, dalam acara resmi di Kantor Kemenkumham Sulsel.
Langkah Nyata Wujudkan “Barru Berkeadilan”
Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan yang menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan hukum di tingkat akar rumput.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti awal terealisasinya komitmen kami bersama Ibu Bupati untuk mewujudkan Visi Barru Berkeadilan, memperluas akses bantuan hukum, dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat,” ujar Abustan.
Menurut Abustan, pembentukan Posbankum tidak hanya sebatas memenuhi target administratif, tetapi juga merupakan upaya nyata agar masyarakat desa dan kelurahan memiliki akses langsung terhadap keadilan dan edukasi hukum. Ia berharap kehadiran Posbankum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sebagai sarana konsultasi, advokasi, dan pembelajaran hukum di tingkat lokal.
“Kami ingin agar setiap warga Barru, tanpa terkecuali, memiliki pemahaman tentang hak-haknya di bidang hukum. Posbankum adalah tempat di mana masyarakat bisa mendapatkan bantuan dan nasihat hukum secara gratis dan terpercaya,” tambahnya.
Sinergi Kuat dengan Kemenkumham dan Paralegal Desa
Program pembentukan Posbankum di Barru merupakan hasil kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Barru, Kemenkumham Sulsel, serta dukungan aktif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Bagian Hukum Setda Barru.
Setiap Posbankum kini dilengkapi dengan Paralegal Desa — kader masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan resmi dari Kemenkumham dan berfungsi sebagai jembatan antara warga dengan lembaga hukum.
Baca Juga: Patmor Perintis Barru Bubarkan Kerumunan Tengah Malam Jaga Kamtibmas
Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Barru dalam mempercepat pembentukan Posbankum hingga menjangkau seluruh wilayah.
Ia menilai keberhasilan Barru bisa menjadi contoh nasional dalam pelaksanaan program bantuan hukum berbasis desa, sekaligus mendorong kabupaten lain untuk mengadopsi model serupa.
Peran Strategis DPMD dan Bagian Hukum Barru
Di balik suksesnya program Posbankum, terdapat peran penting dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Barru, Jamaluddin, serta Kabag Hukum Setda Barru, Ardi Susanto.
Keduanya menjadi motor penggerak dalam pendampingan dan pembinaan teknis pembentukan Posbankum di setiap desa. Mereka memastikan bahwa seluruh Posbankum berjalan efektif, terintegrasi, dan benar-benar hadir melayani masyarakat.
Jamaluddin menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum adalah bagian dari strategi pemberdayaan desa yang berkelanjutan.
Keberadaan 55 Posbankum di Barru kini menjadi salah satu program reformasi hukum paling progresif di Sulawesi Selatan.
