NEWS BARRU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru menggelar rapat paripurna tingkat I dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, baru-baru ini, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barru.
Dalam forum tersebut terungkap adanya selisih anggaran sebesar Rp 8,55 miliar yang menjadi salah satu perhatian dalam agenda pembahasan lanjutan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barru didampingi Wakil Ketua DPRD. Seluruh fraksi DPRD Barru dalam pemandangan umum secara prinsip menyatakan menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2026 kepada DPRD, didampingi Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang.
APBD 2026 Dinilai Sangat Strategis
Mewakili Bupati Barru, Wakil Bupati Abustan A. Bintang dalam sambutannya menegaskan bahwa agenda paripurna tersebut memiliki nilai strategis karena menyangkut langsung arah pembangunan Kabupaten Barru untuk tahun anggaran 2026.
Baca Juga : Bersihkan Pasar Pallapaoe, Koramil 1423 dan Warga Soppeng Buktikan Gotong Royong Wujudkan Lingkungan Sehat
“Setiap pandangan, interupsi, dan suara yang disampaikan harus berbasis data dan berorientasi pada solusi, agar kebijakan yang lahir benar-benar akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Abustan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar pembahasan APBD dapat berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Selisih Anggaran Jadi Sorotan
Dalam pembahasan awal terungkap adanya selisih angka sebesar Rp 8,55 miliar dalam struktur APBD 2026. Selisih tersebut menjadi salah satu fokus yang akan diklarifikasi dan disinkronkan lebih lanjut dalam pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sejumlah fraksi meminta agar perbedaan angka tersebut bisa segera dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami berharap pembahasan ke depan bisa lebih detail dan terbuka, terutama terkait selisih anggaran yang ada,” ujar salah satu anggota DPRD Barru.
Fraksi DPRD Beri Catatan Kritis
Meski menyetujui pembahasan lanjutan, fraksi-fraksi turut menyampaikan sejumlah catatan kritis, antara lain terkait peningkatan belanja yang berpihak pada masyarakat, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
DPRD juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya mengejar serapan anggaran semata.
Komitmen Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten menegaskan komitmennya untuk menyempurnakan dokumen RAPBD 2026 melalui pembahasan intensif bersama DPRD. Setiap masukan fraksi akan dijadikan bahan evaluasi demi menghasilkan APBD yang berkualitas, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan dimulainya tahapan pembahasan ini, diharapkan APBD Barru Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
