NEWS BARRU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Barru, Rabu (26/11/2025).
Ranperda APBD tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, didampingi Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, kepada pimpinan DPRD Barru. Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah Tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp766 miliar.
Arah Pembangunan Daerah 2026 Jadi Fokus Utama
Mewakili Bupati Barru, Wakil Bupati Abustan A. Bintang menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda APBD 2026 menjadi agenda strategis karena akan menentukan arah kebijakan pembangunan satu tahun ke depan.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen utama dalam mewujudkan program-program prioritas pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Abustan dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan pembangunan nasional.
Baca Juga : Penguatan Pengawasan Partisipatif Jadi Fokus Bawaslu Sulsel
Pendapatan Diproyeksikan Rp766 Miliar
Dalam pemaparan tersebut, Pemkab Barru memproyeksikan pendapatan sebesar Rp766 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta sumber pendapatan sah lainnya.
Sementara untuk belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti:
-
Pendidikan dan kesehatan,
-
Pembangunan infrastruktur dasar,
-
Penguatan ekonomi masyarakat,
-
Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,
-
Serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami berkomitmen agar APBD 2026 benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” kata Abustan.
DPRD Barru Siap Bahas Ranperda APBD
Ketua DPRD Barru, yang memimpin jalannya rapat paripurna, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membahas Ranperda APBD 2026 bersama seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan.
“DPRD akan melakukan pembahasan secara mendalam agar APBD yang ditetapkan nanti benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat luas bagi masyarakat Barru,” ujarnya.
Pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui rapat kerja komisi hingga tahapan pembahasan tingkat lanjutan sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Dorong APBD yang Transparan dan Akuntabel
Pemerintah Kabupaten Barru berharap proses pembahasan Ranperda APBD 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Seluruh tahapan diharapkan mengedepankan kepentingan publik sebagai orientasi utama, sehingga setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.
Dengan proyeksi pendapatan Rp766 miliar tersebut, Pemkab Barru optimistis pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih optimal pada Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap sinergi eksekutif dan legislatif terus terjaga demi Barru yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Wabup Abustan.
